Masa kerja 8 tahun, upah Rp7.500.000: pesangon minimum Rp92.142.857
Jika Anda karyawan tetap (PKWTT) yang di-PHK, perusahaan wajib membayar uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH). Besar UP dan UPMK ditentukan dalam bulan upah menurut masa kerja, lalu dikalikan angka yang berbeda untuk tiap alasan PHK. Dasarnya PP 35/2021.
Contoh: Anda mulai bekerja 2 Juli 2018 dan hari kerja terakhir 30 September 2026, jadi masa kerja 8 tahun 2 bulan 29 hari. Acuannya UP 9 bulan upah dan UPMK 3 bulan upah. Dengan upah Rp7.500.000 dan PHK karena efisiensi untuk mencegah kerugian (Pasal 43 ayat (2), keduanya dikalikan 1), UP Rp67.500.000 dan UPMK Rp22.500.000. Tambahkan cuti tahunan yang belum diambil 6 hari (5 hari kerja per minggu: upah ÷ 21 × 6 = Rp2.142.857), sehingga totalnya Rp92.142.857 sebelum pajak. Setelah PPh Rp2.107.142, yang Anda terima bersih Rp90.035.715.
Angka ini adalah jumlah minimum menurut hukum. Jika perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (PKB) memberi lebih banyak, jumlah itulah yang berlaku.
Kapan perlu menghitung
- Saat menerima surat PHK atau draf perjanjian bersama: cocokkan tawaran perusahaan dengan angka minimum. Periksa juga pasal yang dipakai perusahaan. Efisiensi karena sudah rugi (0,5 kali) dan efisiensi untuk mencegah rugi (1 kali) membuat UP berbeda dua kali lipat.
- Bagi HR, sebelum menyiapkan PHK: hitung beban per orang, lengkap dengan UPH dan PPh, lalu pastikan alasan PHK dan pasalnya konsisten di surat, risalah, dan perhitungan.
- Menjelang tanggal peringatan masa kerja: UP naik setiap tahun dan UPMK setiap tiga tahun. Grafik tahapan masa kerja menunjukkan berapa hari lagi sampai tahap berikutnya dan berapa kenaikannya.
- Saat pensiun, mengundurkan diri, atau kontrak berakhir: pensiun mendapat UP 1,75 kali, pengunduran diri tidak mendapat UP dan UPMK, dan karyawan kontrak (PKWT) menerima uang kompensasi, bukan pesangon.
Dasar hukum dan UU baru
Tabel pesangon ada di UU 13/2003 Pasal 156 (diubah UU 6/2023), sedangkan angka pengali per alasan dan rincian lainnya diatur PP 35/2021 Pasal 40-59. Putusan Mahkamah Konstitusi 168/PUU-XXI/2023 tanggal 31 Oktober 2024, amar 22, menyatakan bahwa ketentuan jumlah pesangon dalam Pasal 156 ayat (2) harus dimaknai "paling sedikit". Jadi tabel itu batas bawah, bukan batas atas. Yang dimaknai "paling sedikit" hanya tabel UP dalam Pasal 156 ayat (2); UPMK dan UPH tetap dihitung menurut PP 35/2021. Dalam putusan yang sama, permohonan untuk menghidupkan kembali kompensasi perumahan dan pengobatan 15 persen (Pasal 156 ayat (4)) tidak dapat diterima (amar 24).
DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru pada 6 Oktober 2026. Menurut Kompas edisi 12 Oktober 2026, UU itu belum diundangkan sehingga belum berlaku, dan pemerintah menyatakan PP 35/2021 menjadi acuan selama masa transisi satu tahun setelah diundangkan. Media melaporkan penyesuaian pengali dan skema Jaminan Pesangon, tetapi isi pasalnya belum dipublikasikan, sehingga kalkulator ini belum memasukkannya.
Cara menghitung
- Masa kerja: dihitung dalam tahun penuh dari tanggal mulai bekerja sampai hari kerja terakhir (jika hari setelah hari kerja terakhir jatuh pada tanggal ulang tahun masa kerja atau sesudahnya, tahun itu dianggap penuh).
- Upah per bulan: upah pokok + tunjangan tetap (UU 13/2003 Pasal 157 ayat (1)). Untuk pekerja harian, upah sehari × 30 (ayat (2)).
- UP: bulan upah menurut tabel di bawah × upah per bulan × pengali alasan PHK (0,5; 0,75; 1; 1,75; 2). Pecahan rupiah dibulatkan.
- UPMK: untuk masa kerja 3 tahun atau lebih, bulan upah menurut tabel × upah per bulan × pengali alasan (umumnya 1).
- UPH: cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur × upah sehari, ditambah ongkos pulang dan hak lain menurut perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB (PP 35/2021 Pasal 40 ayat (4)). Hukum tidak menetapkan upah sehari khusus untuk uang cuti, sehingga kalkulator meminjam rumus upah sehari bagi upah harian: upah per bulan ÷ 25 untuk 6 hari kerja, ÷ 21 untuk 5 hari kerja (PP 36/2021 Pasal 17).
- Uang pisah: untuk alasan tanpa UP dan UPMK, seperti mengundurkan diri, mangkir, dan pelanggaran mendesak. Jumlahnya diatur perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB, jadi Anda mengisinya sendiri.
- PPh: UP + UPMK + UPH (+ uang pisah) dikenai tarif progresif PP 68/2009 Pasal 4 sebagai pajak final. Pecahan rupiah dibuang.
| Masa kerja (tahun penuh) | UP (Pasal 40 ayat (2)) | UPMK (Pasal 40 ayat (3)) |
|---|---|---|
| Kurang dari 1 tahun | 1 bulan | - |
| 1 tahun · 2 tahun | 2 · 3 bulan | - |
| 3 · 4 · 5 tahun | 4 · 5 · 6 bulan | 2 bulan |
| 6 · 7 · 8 tahun | 7 · 8 · 9 bulan | 3 bulan |
| 9-11 tahun | 9 bulan | 4 bulan |
| 12-14 tahun | 9 bulan | 5 bulan |
| 15-17 tahun | 9 bulan | 6 bulan |
| 18-20 tahun | 9 bulan | 7 bulan |
| 21-23 tahun | 9 bulan | 8 bulan |
| 24 tahun atau lebih | 9 bulan | 10 bulan |
Pengali menurut alasan PHK
Alasan dan pengali menurut PP 35/2021. Semua alasan mendapat UPH. Jumlah di kolom kanan adalah UP + UPMK untuk masa kerja 8 tahun penuh (UP 9 bulan, UPMK 3 bulan) dan upah Rp7.500.000.
| Pasal | Alasan | UP | UPMK | Contoh jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Pasal 55 | Sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja, tidak dapat bekerja lebih dari 12 bulan | 2 kali | 1 kali | Rp157.500.000 |
| Pasal 57 | Pekerja/buruh meninggal dunia (diberikan kepada ahli waris) | 2 kali | 1 kali | Rp157.500.000 |
| Pasal 56 | Memasuki usia pensiun | 1,75 kali | 1 kali | Rp140.625.000 |
| Pasal 43 ayat (2) | Efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian | 1 kali | 1 kali | Rp90.000.000 |
| Pasal 41 | Penggabungan, peleburan, atau pemisahan perusahaan; pekerja tidak bersedia melanjutkan atau pengusaha tidak bersedia menerima | 1 kali | 1 kali | Rp90.000.000 |
| Pasal 42 ayat (1) | Pengambilalihan perusahaan | 1 kali | 1 kali | Rp90.000.000 |
| Pasal 44 ayat (2) | Perusahaan tutup bukan karena kerugian | 1 kali | 1 kali | Rp90.000.000 |
| Pasal 46 ayat (2) | Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) bukan karena kerugian | 1 kali | 1 kali | Rp90.000.000 |
| Pasal 48 | Permohonan PHK oleh pekerja/buruh karena perbuatan pengusaha (Pasal 36 huruf g) | 1 kali | 1 kali | Rp90.000.000 |
| Pasal 45 ayat (2) | Keadaan memaksa (force majeure) yang tidak mengakibatkan perusahaan tutup | 0,75 kali | 1 kali | Rp73.125.000 |
| Pasal 43 ayat (1) | Efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian | 0,5 kali | 1 kali | Rp56.250.000 |
| Pasal 42 ayat (2) | Pengambilalihan dengan perubahan syarat kerja; pekerja tidak bersedia melanjutkan | 0,5 kali | 1 kali | Rp56.250.000 |
| Pasal 44 ayat (1) | Perusahaan tutup karena kerugian selama 2 tahun | 0,5 kali | 1 kali | Rp56.250.000 |
| Pasal 45 ayat (1) | Perusahaan tutup karena keadaan memaksa (force majeure) | 0,5 kali | 1 kali | Rp56.250.000 |
| Pasal 46 ayat (1) | PKPU karena perusahaan mengalami kerugian | 0,5 kali | 1 kali | Rp56.250.000 |
| Pasal 47 | Perusahaan pailit | 0,5 kali | 1 kali | Rp56.250.000 |
| Pasal 52 ayat (1) | Pelanggaran setelah surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga | 0,5 kali | 1 kali | Rp56.250.000 |
| Pasal 54 ayat (2) | Ditahan 6 bulan, tidak merugikan perusahaan | - | 1 kali | Rp22.500.000 |
| Pasal 50 | Mengundurkan diri atas kemauan sendiri (surat 30 hari sebelumnya dan syarat lain Pasal 36 huruf i) | - | - | UPH + uang pisah |
| Pasal 51 | Mangkir 5 hari kerja atau lebih berturut-turut (sudah dipanggil 2 kali secara tertulis) | - | - | UPH + uang pisah |
| Pasal 52 ayat (2) | Pelanggaran bersifat mendesak menurut perjanjian kerja atau peraturan perusahaan | - | - | UPH + uang pisah |
| Pasal 49 | Putusan lembaga penyelesaian perselisihan: pengusaha tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan pekerja | - | - | UPH + uang pisah |
| Pasal 54 ayat (1) | Ditahan 6 bulan, merugikan perusahaan | - | - | UPH + uang pisah |
Efisiensi yang sama-sama disebut "efisiensi" bisa membuat UP berbeda separuhnya, tergantung apakah perusahaan sudah merugi. Pasal yang dipakai perusahaan biasanya tertulis di surat PHK atau perjanjian bersama.
PPh atas pesangon
PP 68/2009 mengenakan pajak final atas uang pesangon, yaitu UP, UPMK, UPH, dan pembayaran sejenis karena berakhirnya hubungan kerja. Tarifnya progresif per lapisan.
| Total sebelum pajak | PPh | Diterima bersih |
|---|---|---|
| Rp50.000.000 | Rp0 | Rp50.000.000 |
| Rp75.000.000 | Rp1.250.000 | Rp73.750.000 |
| Rp100.000.000 | Rp2.500.000 | Rp97.500.000 |
| Rp250.000.000 | Rp25.000.000 | Rp225.000.000 |
| Rp500.000.000 | Rp62.500.000 | Rp437.500.000 |
| Rp750.000.000 | Rp125.000.000 | Rp625.000.000 |
Dasar: PP 68/2009 Pasal 4 (0% sampai Rp50.000.000, 5% sampai Rp100.000.000, 15% sampai Rp500.000.000, 25% di atasnya). Diperiksa pada 2026-10-12 dengan naskah lengkap di JDIH Kemenkeu.
Jika pesangon dibayar bertahap dalam 2 tahun (tahun kalender), semuanya dianggap diterima sekaligus dan memakai tarif yang sama (Pasal 2 ayat (2)). Bagian yang dibayar mulai tahun ketiga dikenai tarif pajak penghasilan umum (Pasal 6).
Uang kompensasi untuk karyawan kontrak (PKWT)
Karyawan PKWT tidak menerima pesangon menurut tabel di atas, tetapi uang kompensasi saat kontrak berakhir. Menurut PP 35/2021 Pasal 15-16, syaratnya bekerja terus-menerus paling sedikit 1 bulan, dan besarnya masa kerja (bulan) ÷ 12 × 1 bulan upah. Kontrak 12 bulan mendapat 1 bulan upah, kontrak 8 bulan mendapat 8/12 bulan upah. Jika kontrak diperpanjang, kompensasi dibayar saat kontrak awal selesai dan sekali lagi saat perpanjangan selesai. Tenaga kerja asing tidak menerimanya (Pasal 15 ayat (5)).
| Masa kerja (bulan penuh) | Jika upah Rp6.000.000 |
|---|---|
| 3 bulan | Rp1.500.000 |
| 8 bulan | Rp4.000.000 |
| 12 bulan | Rp6.000.000 |
| 18 bulan | Rp9.000.000 |
Jika salah satu pihak mengakhiri kontrak sebelum jangka waktunya habis, uang kompensasi tetap dibayar menurut masa kerja yang sudah dijalani (Pasal 17). Di luar itu, Pasal 62 UU 13/2003 dapat mewajibkan pihak yang mengakhiri membayar ganti rugi sebesar upah sampai batas waktu kontrak. Ganti rugi ini tidak dihitung di kalkulator. Perlakuan PPh atas uang kompensasi juga tidak dihitung: definisi pesangon dalam PP 68/2009 luas dan mencakup uang yang diterima karena berakhirnya hubungan kerja apa pun namanya, jadi periksa cara pemotongan pajak di perusahaan Anda.
Kesalahan yang sering terjadi
- Masa kerja dihitung dari jumlah hari: membagi hari dengan 365 atau 365,25 membuat tahapan bergeser satu hari di sekitar tanggal peringatan. Masa kerja dihitung dari tanggal kalender.
- Memasukkan tunjangan tidak tetap ke upah: dasarnya upah pokok + tunjangan tetap. Uang makan atau transport yang bergantung kehadiran dan bonus kinerja tidak termasuk.
- Tidak memeriksa dasar upah sehari untuk cuti: hukum tidak menetapkannya secara khusus. Kalkulator memakai rumus upah harian (÷ 25 untuk 6 hari kerja, ÷ 21 untuk 5 hari kerja), dan pembagi 30 membuat uang cuti lebih kecil. Jika peraturan perusahaan atau PKB punya dasar sendiri, ikuti itu.
- Semua efisiensi dianggap 1 kali: efisiensi karena sudah rugi (Pasal 43 ayat (1)) hanya 0,5 kali, efisiensi untuk mencegah rugi (Pasal 43 ayat (2)) 1 kali.
- Lupa pajak: di atas Rp50.000.000 sebelum pajak, PPh mengurangi jumlah yang diterima.
- Memakai tabel pesangon untuk karyawan kontrak: PKWT mendapat uang kompensasi, bukan pesangon.
Batasan dan catatan
- Hasilnya jumlah minimum menurut hukum. Jika perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB lebih menguntungkan, itu yang berlaku, dan jumlah yang sebenarnya dibayar bisa berbeda karena kesepakatan atau penyelesaian perselisihan.
- Jika perusahaan mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun dan membayar iurannya, manfaat pensiun itu dapat diperhitungkan, dan kekurangannya dibayar perusahaan (PP 35/2021 Pasal 58). Kalkulator tidak memperhitungkannya.
- Untuk usaha mikro dan kecil, pesangon (Pasal 59) dan uang kompensasi PKWT (Pasal 16 ayat (6)) ditentukan berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja, jadi angka tabel tidak otomatis berlaku.
- Pembagi cuti (÷ 21 dan ÷ 25) dipinjam dari rumus upah sehari PP 36/2021. Jika peraturan perusahaan atau PKB punya dasar sendiri untuk uang cuti, ikuti itu.
- Pengali dan skema dapat berubah setelah UU baru diundangkan dan berlaku. Perhitungan ini memakai PP 35/2021 per 12 Oktober 2026.
Sumber
- 01Kemnaker — PP Nomor 35 Tahun 2021Pasal 15-17 uang kompensasi PKWT, Pasal 40 tabel UP, UPMK, dan UPH, Pasal 41-59 pengali per alasan PHK
- 02Kemnaker — Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023Pasal 81 angka 48 yang mengubah UU 13/2003 Pasal 157: upah pokok + tunjangan tetap, upah sehari × 30
- 03Mahkamah Konstitusi — Putusan Nomor 168/PUU-XXI/202331 Oktober 2024, amar 22: tabel Pasal 156 ayat (2) bermakna "paling sedikit"; amar 24: permohonan kompensasi 15% tidak dapat diterima
- 04Kemnaker — PP Nomor 36 Tahun 2021Pasal 17: jika upah ditetapkan secara harian, upah sehari = upah sebulan ÷ 25 (6 hari kerja) atau ÷ 21 (5 hari kerja)
- 05Kemenkeu — PP Nomor 68 Tahun 2009PPh final atas pesangon: 0%, 5%, 15%, 25%; pembayaran bertahap dalam 2 tahun dianggap sekaligus
- 06Kompas — Poin penting UU Ketenagakerjaan baru (12 Oktober 2026)Disahkan DPR 6 Oktober 2026, belum diundangkan, masa transisi mengacu PP 35/2021
Pertanyaan yang sering diajukan
Kalkulator ini memakai peraturan yang mana?
PP 35/2021 dan UU 13/2003 yang diubah UU 6/2023. Dalam Putusan 168/PUU-XXI/2023 tanggal 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan tabel pesangon Pasal 156 ayat (2) harus dimaknai "paling sedikit". Karena itu hasilnya adalah jumlah minimum menurut hukum, dan jika PKB atau peraturan perusahaan memberi lebih, jumlah itulah yang berlaku.
UU ketenagakerjaan baru sudah disahkan. Apakah perhitungannya berubah?
DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026, tetapi per 12 Oktober 2026 belum diundangkan dan isi pasalnya belum dipublikasikan. Pemerintah menyatakan PP 35/2021 menjadi acuan selama masa transisi satu tahun. Setelah pasal resmi dan peraturan pelaksananya terbit, pengali dan tabel perlu disesuaikan.
Apa itu UP, UPMK, dan UPH?
UP (uang pesangon) berkisar dari 1 bulan upah untuk masa kerja kurang dari 1 tahun sampai 9 bulan upah untuk 8 tahun atau lebih. UPMK (uang penghargaan masa kerja) mulai 2 bulan upah pada 3 tahun dan mencapai 10 bulan upah pada 24 tahun atau lebih. UPH (uang penggantian hak) mencakup cuti tahunan yang belum diambil, ongkos pulang ke tempat Anda diterima bekerja, dan hak lain menurut perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.
Upah apa yang dimasukkan ke kolom upah per bulan?
Menurut UU 13/2003 Pasal 157 (diubah UU 6/2023), yang dimasukkan adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diterima dalam jumlah tetap setiap bulan tanpa bergantung pada kehadiran atau kinerja. Untuk pekerja harian, upah sebulan dihitung 30 kali upah sehari.
Mengapa jumlahnya sangat berbeda menurut alasan PHK?
PP 35/2021 menetapkan pengali UP yang berbeda untuk tiap alasan. Efisiensi untuk mencegah kerugian (Pasal 43 ayat (2)) 1 kali, efisiensi karena kerugian (Pasal 43 ayat (1)) dan pailit (Pasal 47) 0,5 kali, pensiun (Pasal 56) 1,75 kali, sakit berkepanjangan (Pasal 55) dan meninggal dunia (Pasal 57) 2 kali. Pengunduran diri (Pasal 50) dan pelanggaran mendesak (Pasal 52 ayat (2)) tidak mendapat UP dan UPMK, hanya UPH dan uang pisah menurut peraturan perusahaan.
Apakah pesangon dikenai pajak?
Ya. Menurut PP 68/2009, jumlah UP, UPMK, dan UPH dikenai PPh final: 0% sampai Rp50.000.000, 5% sampai Rp100.000.000, 15% sampai Rp500.000.000, dan 25% di atasnya. Jika dibayar bertahap dalam 2 tahun, semuanya dianggap diterima sekaligus.
Apakah karyawan kontrak (PKWT) mendapat pesangon?
Karyawan PKWT tidak mendapat pesangon, tetapi uang kompensasi saat kontrak berakhir. Menurut PP 35/2021 Pasal 16, jika sudah bekerja terus-menerus minimal 1 bulan, besarnya bulan masa kerja ÷ 12 × upah per bulan, sehingga kontrak 12 bulan mendapat 1 bulan upah. Jika salah satu pihak mengakhiri kontrak sebelum waktunya, ganti rugi menurut UU 13/2003 Pasal 62 (upah sampai akhir kontrak) menjadi persoalan tersendiri.
Bagaimana masa kerja dihitung?
Masa kerja dihitung dalam tahun penuh dari tanggal mulai bekerja sampai hari kerja terakhir, termasuk kedua tanggal itu. Jika Anda mulai bekerja 2 Juli 2018 dan bekerja sampai 30 September 2026, masa kerja Anda 8 tahun 2 bulan 29 hari, sehingga masuk golongan 8 tahun. Jika jumlah hari dibagi 365,25, golongan bisa bergeser satu hari di sekitar tanggal peringatan.